PKS Perjuangkan Soeharto Pahlawan Nasional, SBY & Demokrat Menolak Keras

JAKARTA (voa-islam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperjuangkan penguasa rezim orde baru Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Padahal Presiden SBY tidak setuju Soeharto Pahlawan Nasional. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan partainya mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dengan pertimbangan dia berjasa membangun bangsa dan negara dalam tiga dasawarsa, sekaligus memberikan penghargaan kepada orang yang sudah meninggal dunia.

“Pak Harto sudah membangun bangsa dan negara Indonesia di berbagai sektor,” kata Anis Matta menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Anis mengesampingkan kesalahan Soeharto ketika menjadi presiden dengan mengatakan setiap orang memiliki kesalahan.

“Setiap orang termasuk pahlawan nasional tentu ada kesalahan, tidak ada orang yang sama sekali bersih dari kesalahan,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, saat ini Soeharto sudah tidak mempersoalkan gelar pahlawan nasional, karena sudah meninggal dunia.

“Pak Harto sesungguhnya tidak perlu gelar pahlawan. Orangnya sudah meninggal dunia. Gelar pahlawan yang diusulkan diberikan kepadanya berupa kearifan dari orang-orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal,” jelasnya.

....Pak Harto sudah membangun bangsa dan negara Indonesia di berbagai sektor, kata Anis Matta....

Perjuangan PKS untuk memahlawankan Soeharto itu bertolak belakang dengan sikap kebanyakan aktivis yang justru menolak Soeharto jadi pahlawan nasional.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI MPO) menyatakan menolak pencalonan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh kementerian sosial. Ketua PB HMI MPO M Chozin Amirullah dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (18/10/2010) menyebutkan, PB HMI menolak pemberian gelar pahlawan karena Soeharto selama lebih dari 32 tahun telah menjerumuskan bangsa ini kepada keterpurukan yang tiada tara. Selama berkuasa, rezim Soeharto telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dengan melalui kejahatan HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, yang semestinya tidak bisa dihapuskan di luar pengadilan, atau pun karena kedaluwarsa.

....Selama berkuasa, rezim Soeharto telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dengan melalui kejahatan HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kata PB HMI....

Penolakan serupa juga dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada hari yang sama. Dengan tegas ICW menolak usulan mantan presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional, terkait banyaknya kesalahan yang  dilakukan Soeharto saat menjadi presiden. Soeharto dinilai memperkaya diri sendiri dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan keluarga serta kroninya. ICW juga menyebut presiden kedua RI itu terlibat sejumlah kasus HAM.

Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto juga disuarakan dengan lantang oleh Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Indonesia (UI), Aktivis 98, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Rakyat Bangkit Melawan (KORBAN), dan masih banyak lagi.

Demokrat: SBY Tak Setuju Soeharto Jadi Pahlawan

Bertolak belakang dengan PKS, Partai Demokrat justru menyatakan penolakan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dengan tegas menolak bila Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. “Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional karena kepemimpinannya yang otoriter,” katanya.

Bahkan Partai Demokrat berani memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tidak akan setuju terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

“Saya percaya presiden tidak akan menyetujui usulan Soeharto jadi pahlawan. Tapi ini memang prosedur yang dilakukan Kemensos, dia mengajukan beberapa nama (calon yang akan diberi gelar), jadi memang ada peluang,” ujar Rachlan usai rilis survei penilaian pemerintahan Soeharto oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2010).

....Saya percaya presiden tidak akan menyetujui usulan Soeharto jadi pahlawan. Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional karena kepemimpinannya yang otoriter, kata Rachland Nashidik, petinggi Partai Demokrat....

Rachlan menyatakan, dirinya tidak terlalu perduli sekaligus menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurut dia, isu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memulihkan hak-hak warga negara yang menjadi korban pemerintahan orde baru.

“Bagaimana saya bisa bilang Pak Harto pahlawan, sementara saat pemerintahannya, warga negara tidak bisa menyampaikan pendapat dengan bebas. Bicara Soeharto adalah bicara tentara yang bisa jadi gubenur di mana-mana, bagaimana militer bisa mudah masuk ke rumah pribadi anda,” tandas Rachlan.

Staf Khusus Presiden SBY: Percuma Soeharto Diberi Gelar Pahlawan!

Nampaknya, langkah PKS memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional tidaklah mulus. Karena Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief secara tegas menyatakan percuma mendiang Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan.

Andi Arief beralasan, percuma saja mantan penguasa Orde Baru itu diberi gelar pahlawan bila tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Syarat rekonsiliasi adalah TAP MPR Soeharto harus dicabut, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi.

“Saya tegaskan, percuma! Percuma memberi gelar pahlawan kepada Soeharto tanpa rekonsiliasi. Sesuatu tindakan yang percuma artinya, buat bangsa ini. Bagi bangsa ini, yang dibutuhkan adalah sebuah rekonsiliasi,” tegasnya di Istana Bogor, Kamis (21/10/2010).

Andi juga menilai usulan pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto adalah usulan yang aneh. Andi beralasan, masih ada handicap, TAP MPR soal Soeharto hingga kini belum juga dicabut.

“Tap MPR itu tertinggi lho. Masak orang yang terkungkung dalam permasalahan hukum masih diajukan sebagai pahlawan. Saya kira, sikap presiden mengikuti prosedur lah. Prosedurnya masuk, dan tim tanda jabatan, pasti akan mempertimbangkan banyak hal,” tandas Andi.

....percuma mendiang Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan, bila tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Syarat rekonsiliasi adalah TAP MPR Soeharto harus dicabut, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi, kata Andi Arief, Staf Khusus Presiden SBY....

Andi Arif menjelaskan, rekonsiliasi yang dilakukan adalah melupakan rasa saling dendam. Bahkan, bila ada aset-aset negara terkait Soeharto, dikembalikan terlebih dahulu ke negara. Hal ini, kata Andi hal yang juga penting untuk menjawab persoalan bangsa ini.

Andi Arief yang tak lain mantan korban rezim Orba ini kemudian menyatakan tak ingin berandai-andai, bila gelar Soeharto sebagai pahlawan diberikan tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Ia kemudian menjawab diplomatis, seorang mantan presiden, sebetulnya tak perlu mendapat gelar pahlawan.

Andi menjelaskan bahwa syarat rekonsiliasi adalah pencabutan semua TAP MPR Soeharto, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi. [silum/dbs]

Sumber : One Ummah

Posted in: Nasional