Perkuat Penjajahan di Negeri Muslim Terbesar, Indonesia: Obama Akan Berpidato di Tempat Terbuka

Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia ini benar-benar menjadi target penyebaran demokrasi. Mengapa? Karena negeri ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jumlah penduduk yang besar hingga sumber kekayaan alam yang melimpah ruah. Untuk menancapkan sistem yang telah tampak kerusakkannya tersebut, baru-baru ini dikabarkan, Presiden Barack Obama akan mengunjungi Indonesia dan akan berpidato di tempat terbuka tentang kemitraan, dan juga kemunculan Indonesia sebagai negara demokrasi.

Obama akan berangkat 5 November dalam lawatan 10 hari ke India, Indonesia, Korea Selatan dan Jepang. Pada 10 November di Jakarta, Presiden yang meneruskan kebijakan Bush untuk terus menjajah Irak, Afghanistan dan Pakistan ini akan mengunjungi Masjid Istiqlal, kemudian berpidato di ruangan terbuka, di mana mungkin akan terdapat kerumunan orang banyak.

Dia memiliki kesempatan untuk berbicara tentang kemitraan yang sedang dibangun dengan Indonesia, tetapi juga membicarakan beberapa tema demokrasi dan pembangunan dan tujuan rangkulan kami kepada komunitas Muslim seluruh dunia," kata Deputi Penasehat Keamanan Nasional Ben Rhodes dalam jumpa pers.

Obama juga akan mengumumkan sebuah "kemitraan komprehensif yang baru" dengan Indonesia pada sektor keamanan, ekonomi dan rakyat ke rakyat, kata Jeffrey Bader, penasihat utama Presiden Obama untuk Asia.

Dalam pidatonya, Barack Obama yang telah meningkatkan serangan atas kaum Muslim di Pakistan tersebut akan berbicara tentang kemitraan, dan juga kemunculan Indonesia sebagai negara demokrasi dan ekonomi berkembang, dan hubungan yang erat dengan Amerika Serikat, serta pluralisme.

Mengunjungi masjid ini (Istiqlal) dan pidatonya, saya pikir dia akan memiliki kesempatan untuk menggarisbawahi tema-tema yang dia dibuat untuk merangkul komunitas Muslim di seluruh dunia, "kata Rhodes dalam konferensi pers.

Menurut Ketua Lajnah Siyasiyah HTI, Harits Abu Ulya, dalam sebuah analisisnya menegaskan bahwa “kemitraan komprehensif” yang sebelumnya dalam bentuk “kemitraan strategis” tidak lain adalah penjajahan AS di Indonesia dalam beberapa aspek utama. Sekalipun aspek lain juga tidak luput dari upaya kooptasi agar sepenuhnya bangsa Indonesia berada dalam sub-ordinat AS dengan ideologi kapitalis yang diembannya [baca: Kemitraan Komfrehensif Indonesia - AS, Penjajahan Total Gaya Baru AS].

Misalkan aspek pendidikan, aspek pertahanan dan keamanan, aspek legislasi oleh DPR bersama pemerintah, begitu juga aspek-aspek strategis lainnya, sebuah penjajahan non-fisik akan memberikan dampak berkelanjutan dari masa ke masa dan dalam rentang waktu generasi ke generasi. Sekalipun melihat fakta penjajahan tersebut membutuhkan lebih kesadaran dan kaca pembesar (lup) untuk memperjelas realitasnya.

Umat Islam harus benar-benar memahami konstelasi perebutan dominasi dan kepentingan atas nilai-nilai strategis yang dimainkan negara-negara kapitalis dengan  penjajahan menjadi metode dan watak dasarnya.

Kebijakan Barack Obama terhadap dunia Muslim tidak berubah. Buktinya Amerika tetap menjalankan penjajahannya di Afghanistan dan membukan penjajahan baru di Pakistan. Sementara komitmen Obama untuk mendukung penjajah Israel juga telah nyata. Memang sudah sepatunya, bagi kaum Muslim yang masih memiliki harga diri, di negeri yang menyatakan diri sebagai negeri anti penjajahan ini tidak tertipu oleh bualan Obama.

Jadi sangat aneh, bila di hari pahlawan tahun ini, di mana pada tanggal tersebut, teriakan Bung Tomo mampu menggelorakan semangat anti penjajahan dan melawan para penjajah, tetapi generasi para penerusnya malah menerima kedatangan Sang Presiden AS, Negara Penjajah. Sungguh sangat aneh! [syabab.com]

Read More

Masalah Besar Bayangi Tentara AS

Kepala Staf Gabungan Militer AS Laksamana Mike Mullen mengatakan, perang Irak dan Afghanistan akan berdampak jangka panjang bagi tentara AS. Ditambahkannya, AS akan menderita berkepanjangan akibat dampak perang itu.

Mullen, Rabu (27/10) memperingatkan biaya fantastis hampir satu dekade perang di Irak dan Afghanistan.

"Saya percaya apa yang bisa kita saksikan sekarang ini benar-benar hanyalah puncak gunung es dengan konsekuensi untuk militer, sistem perawatan kesehatan veteran, tingkat pengangguran nasional, dan bahkan tunawisma," kata Mullen.


Mullen juga menambahkan bahwa pasukan yang kembali dari medan perang akan mengalami tekanan mental termasuk depresi, kecemasan dan trauma.

"Bagi banyak orang, itu hanya permulaan. Mereka menghadapi luka fisik dan mental, kecemasan dan depresi, dinamika keluarga yang berubah serta tantangan yang luar biasa akibat rasa trauma," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan peningkatan angka bunuh diri dan masalah kesehatan mental di kalangan tentara. Ditambahkannya, tentara harus siap secara psikologis untuk menghadapi trauma tempur dan meminta bantuan dalam menghadapi masalah ini.


"Kita perlu mengajarkan keterampilan kebugaran psikologis kepada prajurit sebagaimana kita mengajarkan mereka untuk berbaris, memakai seragam, atau senjata api," ujar Mullen.

Sebuah laporan yang dirilis pada Agustus lalu menyatakan bahwa lebih dari 1.100 anggota angkatan bersenjata AS bunuh diri mulain tahun 2005 hingga 2009. (mediaumat.com, 28/10/2010)

Read More

Pemuda Harapan, Sebuah Refleksi Sumpah Pemuda 1928

Pemuda dikenal dengan agent of change, dalam realitasnya mereka memang mempunyai daya gedor yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Tengok saja, bagaimana begitu gagahnya nabi Ibrahim.as muda yang begitu lugas menentang kebatilan yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur’an: “Mereka berkata: ‘Siapakah yang melakukan (perbuatan) ini terhadap tuhan-tuhan kami? sungguh dia termasuk orang yang zalim, Mereka (yang lain) berkata: ‘Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela (berhala-berhala) ini, namanya Ibrahim.” (QS.Al-Anbiya, 21:59-60).

Begitu juga para pemuda tangguh yang bersama-sama Rasulullah SAW dalam rangka melakukan perombakan terhadap tatanan jahiliyah yang ada. Sebut saja, Ali bin abi thalib (8 tahun), Zubair bin awwam (8 tahun), thalhah bin ubaidillah ( 11 tahun), al-arqam bin abi al-arqom (12 tahun), Abdullah bin Mas’ud (14 tahun), saad bin Abi Waqqash (17 tahun), ja’far bin Abi Thalib (18 tahun), zaid bin haristah (20 tahun ), mush’ab bin Umair (24 Tahun), Umar bin Khattab (26 tahun, juga Abu bakar ash-shidiq (37 tahun) ketika awal mula tampil sebagai pembela Islam. Mereka semua telah menorehkan tinta emas dalam perjuangan dan perubahan.

Di belahan bumi manapun, termasuk di Indonesia, pemuda seringkali mejadi icon dari perubahan tersebut, terlepas dari seperti apa bentuk perubahan itu. Saking besarnya potensi yang dimiliki oleh pemuda, sampai-sampai bung Karno pernah mengatakan “Beri aku seribu orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru. Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air, dan aku akan mengguncang dunia”.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 , kisah heroik juga di dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang ingin mempersatukan bangsanya, mereka mengeluarkan rumusan yang diberi nama ”Sumpah Pemuda”. Yang berbunyi:

Soempah Pemoeda: Pertama, -Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe toempah darah indonesia. Kedua,-Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga,-Kami portra dan poetri Indonesia, menjunjung bahsa persatuan bahasa Indonesia.

Secara historis, paradigma pemikiran dan energi yang menggerakkan para pemuda itu beragam bentuknya, ada yang bercorak nasionalis, sosialis, religius ataupun gabungan dari corak-corak dari semua itu. Semuanya mewakili 3 ideologi yang ada di dunia saat ini, yaitu Kapitalisme, Sosialisme (serta sosdem) dan Islam.

Di negri ini pernah ada beberapa kejadian monumental yang sempat mewarnai sepak terjang para pemuda dalam kancah kehidupannya. Tercatat: angkatan 45, mereka bersama-sama para sesepuhnya berhasil mengusir penjajahah belanda yang telah lama menduduki Indonesia, kemudian disusul angkatan 66 dimana mereka juga menjadi pelopor atas penggulingan komunisme. Dan terakhir, bagaimana kita tahu, pemuda angkatan 98 dengan begitu heroiknya sukses mengakhiri kekuasaan rezim orde baru saat itu.

Di tengah beberapa corak pergerakan pemuda yang ada, tentunya corak pemuda yang berbasis Ideologi Islam adalah pilihan yang paling tepat dan pilihan akal sehat. Hal ini dikarenakan, pertama, merupakan tuntutan Aqidah dan syariah sebagai ummat Islam, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kita untuk menerima Islam secara keseluruhan (kaffah) dan bukan setengah-setengah. Kedua, Dengan perubahan ini, kesejahteraan, kenyamanan, serta kemuliaan ummat akan benar-benar terwujud.

Bagi para pemuda pencetus sumpah pemuda, mungkin acungan jempol untuk semangat mereka, namun semangat saja tidak cukup, tetap saja hal ini tidak bisa memberikan kebangkitan yang hakiki bagi Indonesia. Dengan Semangat nasionalismenya, timor-timur lepas, Aceh menggugat cerai terhadap Indonesia, begitu juga beberapa daerah lain, seperti Papua dan Maluku. Hal ini disebabkan semangat ikatan ini hanyalah bersifat temporal dan cenderung berubah-ubah, punya potensi meningkat ketika menerima ancaman dari luar. Namun, ketika ancaman itu telah pergi (penjajah belanda misalnya) semangat nasionalisme itu pun ikut pergi.

PR Besar Para Pemuda

PR besar harus dipikul oleh genarasi muda saat ini, salah satunya dikarenakan Indonesia belum sepenuhnya merdeka, bagaimana tidak, meskipun penjajah belanda telah pergi, namun hukum dan undang-undangnya masih tetap bercokol di negri ini. Walhasil, banyak yang seharusnya kekayaan alam milik rakyat malah dikuasai oleh para tuan menir baru (barat). Kondisi moral, termasuk para remajanya begitu memprihatinkan, situasi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang juga belum memuaskan. Bahkan Dr.Helfferick pernah mengatakan, bahwa kita ini adalah ”eine nation kuli und kuli enter den nationen” : bangsa kuli dan kulinya bangsa lain. (Meutia hatta. 2008).

Kini tumpuan satu-satunya negri ini hanyalah pada Ideologi Islam, setelah gagalnya sosialisme (ordelama), kapitalisme (ordebaru sampai sekarang). Para pemuda kembali diharapkan menjadi pelopor perubahan, perubahan yang bukan dengan coba-coba alias spekulasi, namun perubahan yang benar-benar sudah teruji dan terbukti selama berabad-abad mampu memberikan kepuasan hati.

Hanya orang yang tidak paham realitas sejarah dan hatinya sudah diselimuti kedengkian terhadap Islam saja yang tidak mengakui keberhasilan Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. T.W. Arnold misalnya, dalam bukunya The Preaching of Islam, menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Dia menyatakan, sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen. Itulah pengakuan yang jujur dari orang-orang barat itu sendiri.

Kini Indonesia butuh perubahan sekali lagi dan untuk yang terakhir kali, yakni perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, perubahan ke arah Islam. Perubahan dengan jalan Islam. Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Panutan kita bukan orang seperti Karl Marx, Mahatma gandhi, Hugho chaves, Ir.Soekarno, atau aktivis muda Idealis Soe Hok Gie, namun panutan kita adalah Muhammad SAW. Kita ingin seperti Ali bin abi thalib yang begitu gagah berani menjadi pembela agama Allah, kita ingin seperti Thariq bin ziyad sang pembebas andalusia, kita juga ingin seperti Muhammad Al-Fatih seorang pemimpin muda dari pasukan penakluk kota konstatinopel yang dalam pidatonya (sebelum penaklukan) mengatakan: ”wahai semua pasukan, kalian harus menjadikan syariat didepan mata kalian”. Yang dengan ijin Allah akhirnya berhasil menjalankan misinya. Karena kita adalah pemuda Islam. Allahu Akbar! [sp/syabab.com]

Read More

Asing Tetap Jadi Kiblat, Negara Makin Sesat

MESKI banyak menuai kecaman dari berbagai kalangan, Badan Kehormatan DPR tetap melakukan studi banding ke Yunani sejak 23 Oktober lalu guna mempelajari etika. Padahal Yunani sendiri adalah negara yang paling korup di Eropa. Korupsilah di antaranya yang menjadi faktor utama Yunani mengalami krisis ekonomi belum lama ini (Republika, 25/10/10).

Sebelumnya, Komisi VIII DPR (bidang sosial agama) juga melakukan kunjungan kerja (9-16 Oktober 2010) ke Amerika Serikat untuk mempelajari kehidupan kerukunan umat beragama (Inilah.com, 7/10/10).

Sejauh ini, yang dikecam oleh berbagai elemen masyarakat hanyalah seputar pemborosan dana akibat studi banding itu. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, setiap kali kunjungan ke luar negeri, tiap anggota Dewan mendapat uang saku sebesar Rp 20-28 juta dan uang representasi US$ 2.000 (Sekitar Rp 20 juta). Koalisi Masyarakat Sipil memperkirakan dana studi banding DPR RI mencapai Rp162,94 miliar pada 2010 ini dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi (Bisnis.com, 16/9/2010).

Menurut catatan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), studi banding oleh DPR belakangan makin sering dilaksanakan. Pada Tahun Sidang 2009-2010 (Oktober 2009 s/d Agustus 2010) tercatat sudah 8 (delapan) kali, dengan tujuan 9 (sembilan) negara (Australia, Cina, Maroko, Jerman, Prancis, Austria, Turki, Belanda dan Selandia Baru).  Adapun Tahun Sidang 2010-2011 (pertengahan Agustus 2010 s/d akhir September 2010), DPR telah melakukan studi banding sebanyak 7 (tujuh) kali ke tujuh negara (Selandia Baru, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Afrika Selatan, Inggris dan Kanada). Total, hanya kurang dari 10 bulan (Tahun Sidang 2009-2010) hingga akhir September 2010, DPR melakukan 19 kali studi banding ke 14 negara.

Dari berbagai sumber, sejumlah Panja DPR dan Komisi II juga telah merencanakan studi banding ke Jerman, Prancis, Swiss, Inggris, Jepang, Korea Selatan, India dan Cina. Mayoritas kegiatan studi banding itu dikaitkan dengan kepentingan pembahasan rancangan undang-undang.

DPR periode sebelumnya, dari hasil penelusuran situs www.dpr.or.id, selama tahun 2004-2009 tercatat melakukan sebanyak 143 kunjungan ke luar negeri.

Menghasilkan UU yang Buruk

Meski studi banding ke luar negeri menjadi agenda rutin para anggota Dewan setiap tahun, nyatanya DPR banyak memproduksi UU yang berkualitas buruk. Sejak 2003-2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 298 permohonan uji materi terhadap undang-undang, dan 58 undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Ketua MK Mahfud MD, banyaknya ketentuan perundangan yang dinyatakan inkonstitusional menunjukkan kemampuan legislasi anggota DPR rendah. Menurut dia, penyebabnya antara lain: Pertama, undang-undang yang disusun adalah produk permainan politik. Kedua, undang-undang yang disusun DPR dan Pemerintah tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan di lapangan… (Indo Pos, 30/12/09).

Selain itu, “Faktor utamanya adalah niat dan kemampuan legislasi DPR. Banyak UU yang dibuat dalam perspektif sempit, jangka pendek dan untuk mengakomodasi elit politik tertentu, seperti yang terjadi di UU Pemilu,” ungkap peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun di Jakarta (Media Indonesia, 1/8/10).

Menguntungkan Pihak Asing

Selain banyak berkiblat ke negara asing dalam memproduksi UU, faktanya Pemerintah dan DPR pun memberikan peluang kepada pihak asing dalam hal penyusunan UU. Akibatnya, alih-alih pro rakyat, banyak UU produk DPR yang justru menguntungkan pihak asing. Sebagaimana diungkapkan anggota DPR Eva Kusuma Sundari, setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sarat dengan kepentingan asing. Menurut Eva, dia mendapatkan informasi tersebut dari hasil kajian  Badan Intelijen Nasional (BIN) yang menengarai adanya tiga lembaga strategis dari Amerika Serikat-yaitu World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF) dan United States Agency for International Development (USAID)-di belakang semua itu.

Menurut dia, keterlibatan Bank Dunia telah membuat Pemerintah mengubah sejumlah UU seperti UU Pendidikan Nasional, UU Kesehatan, UU Kelistrikan dan UU Sumber Daya Air.Dalam UU Sumber Daya Air, penyusupan kepentingan asing adalah dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asing untuk menjadi operator atau pengelola. Menurut dia, pemberian izin tersebut secara otomatis telah mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Adapun dalam UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola masing-masing daerah.

Selain Bank Dunia, IMF juga menyusupkan kepentingannya melalui beberapa UU. Misalnya, UU BUMN dan UU Penanaman Modal Asing. Dengan menerima bantuan IMF, secara otomatis Pemerintah pasti harus mengikuti ke tentuan IMF. “Misalnya sepertiprivatisasi BUMN dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” ucapnya lagi.

Khusus terkait keterlibatan USAID, bisa dilihat pada UU Migas (No 22 Tahun 2001), UU Pemilu (No 10 Tahun 2008), dan UU Perbankan yang kini tengah digodok Pemerintah untuk direvisi. Selama masa reformasi, USAID telah menjadi konsultan dan membantu Pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih, serta penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Di sektor keuangan, USAID juga turut membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi. “Dengan keterlibatannya dalam membantu pelaksanaan Pemilu dan pengembangan demokrasi, USAID telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung yang terkesan demokratis, namun ternyata rawan dengan politik uang,” ungkap Eva.

Kiki Syahnakri, Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) membenarkan adanya dugaan intervensi kepentingan asing dalam RUU dan UU di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. “Terdapat 72 perundang-undangan yang baru hasil reformasi merupakan pesanan asing. Ini berdasarkan kajian BIN pada 2006 lalu. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,” bebernya.

UU tersebut memberikan ruang bagi perusahaan asing untuk dapat mengelola lahan selama 95 tahun. Bahkan bisa diperpanjang hingga 35 dan 65 tahun lagi. UU lainnya, kata Kiki, adalah UU Tentara Nasional Indonesia. Selama ini UU itu justru mengerdilkan peran TNI di masyarakat. Padahal Indonesia memiliki potensi konflik dan potensi ancaman yang sangat besar. Makanya, Kiki menuntut DPR maupun Pemerintah bertanggung jawab atas lolosnya perundang-undangan tersebut (Rakyatmerdela.co.id, 12/10/10).

Dua Penyebab

Dari paparan di atas, jelas ada dua masalah yang dihadapi bangsa dan negeri ini.Pertama: kualitas para pengurus negara yang amat rendah, baik di jajaran Pemerintah maupun DPR, sehingga tidak pernah mampu memproduksi UU dan peraturan yang berkualitas. Kedua: penerapan sistem kenegaraan dan pemerintahan yang juga rusak, yakni sistem demokrasi, yang berakar pada sekularisme. Sistem inilah yang telah menyingkirkan hukum-hukum Allah SWT (syariah Islam) untuk mengatur kehidupan manusia. Sebaliknya, sistem ini memberi manusia-yang  notabene lemah dan terbatas-hak mutlak membuat hukum. Akibatnya, suatu bangsa atau negeri yang menerapkan sistem demokrasi tidak pernah tuntas dalam memproduksi UU dan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Bayangkan, di negeri ini, dengan siklus pergantian anggota DPR ataupun jajaran Pemerintahan setiap lima tahun sekali melalui proses Pemilu, banyak UU dan peraturan yang dibuat pada periode sebelumnya, diubah bahkan diganti oleh DPR/Pemerintah periode yang baru. Begitu seterusnya setiap lima tahun sekali.

Berkiblatlah ke Negara Khilafah

Karena dua sebab/masalah di atas, solusinya pun ada dua. Pertama: negara ini harus dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, amanah dan memiliki kapasitas untuk memimpin negara, tentu berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, para pemangku negara ini haruslah orang-orang yang memahami akidah dan syariah Islam (faqih fi ad-din), selain memiliki kepribadian Islam dan kemampuan untuk memimpin negara.

Kedua: Sistem kenegaraan dan pemerintahan negeri ini harus diubah dari sistem demokrasi sekular ke sistem kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.  Itulah sistem Khilafah, satu-satunya sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam, yang memberikan hak membuat hukum hanya kepada Allah SWT. Sistem Khilafah inilah yang menjadikan Khalifah (kepala negara) hanya berwenang memberlakukan sekaligus menerapkan syariah Islam  saja.

Saat negara dipimpin oleh orang-orang yang faqih fi ad-din, berkepribadian Islam dan memiliki kemampuan untuk memimpin negara,  otomatis studi banding dalam rangka pembuatan UU ke negara-negara asing yang notebene kufur tidaklah diperlukan. Sebab, sistem per-UU-an dan peraturan mereka adalah batil. Negara (Khilafah) cukup menggali hukum dari al-Quran dan as-Sunnah melalui ijtihad yang sahih, baik yang dilakukan oleh Khalifah maupun dengan mengadopsi hasil ijtihad para mujtahid.

Studi banding hanya mungkin dilakukan dalam masalah-masalah teknikal atau berkaitan dengan teknologi. Ini pernah dilakukan Rasulullah saw. saat memimpin Daulah Islam di Madinah. Saat itu beliau pernah mengirim orang-orang khusus untuk mempelajari teknologi pembuatan pedang di negeri Yaman.   Demikian pula Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang pada masanya pernah mencontoh teknik pengarsipan keuangan Negara Khilafah (Baitul Mal)-yang  disebut dengan diwan-dari negeri Persia.

Adapun dengan sistem pemerintahan Khilafah yang hanya menerapkan syariah,  otomatis campur tangan asing dalam pembuatan UU juga bisa dihindari. Sebab, saat Khilafah hanya merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah dalam membuat UU, pihak asing akan kesulitan memaksakan ideologinya yang kufur maupun berbagai kepentingan kapitalistiknya ke dalam tubuh Khilafah. Mahabenar Allah SWT yang berfirman:

أَفَحُكمَ الجٰهِلِيَّةِ يَبغونَ ۚ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمًا لِقَومٍ يوقِنونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Walhasil, hendaknya negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini menjadikan Khilafah Islam pada masa lalu sebagai kiblat dalam mengelola negara ini, bukan berkiblat ke negara-negara asing. Sebab, jika pihak asing tetap dijadikan kiblat, niscaya negara ini makin sesat! Na’udzu billah min dzalik. []

Sumber : Hizbut Tahrir

Read More

Warisan Islam dalam Ilmu Anatomi

Ilmuwan ternama al-Ghazali pernah berujar, pelajari anatomi secara mendalam, manusia akaN mengetahui fungsi seluruh organ tubuh dan struktur tubuh. Ujaran al-Ghazali ini seakan menjadi langkah awal ilmuwan Muslim mendalami anatomi tubuh, atau banyak kalangan menyebutnya pula sebagai ilmu urai tubuh.

Minat akan bidang ini tumbuh pesat hingga menjelma sebagai sebuah spesialisasi dalam kedokteran Muslim. Lewat The Revival of the Religious Science, alGhazali tak hanya mengurai seluk-beluk aspek pengobatan. Ia memaparkan pula bahwa telah berabad-abad lamanya para dokter Muslim menguasai pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi.

Termasuk kaitan kedua ilmu tersebut dengan ilmu bedah. Al-Ghazali menjelaskan, tanpa mengetahui struktur anatomi, sulit melakukan operasi pembedahan. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Di bidang bedah dan anatomi, keahliannya sangat disegani.

Ia merumuskan filosofinya sendiri mengenai hal itu. Bagi dia, operasi bedah harus mampu mengembalikan fungsi anatomi atau organ tubuh yang rusak. Pemikirannya ini selanjutnya menginsipirasi para praktisi medis setelah masanya. Anatomi memikat hati para dokter Muslim. Terbukti banyak yang ikut bergabung untuk mendalami anatomi.

Mereka menuliskan literatur ilmiah yang begitu berharga, serta menandai era itu dengan torehan emas pada lintasan sejarah kedokteran di dunia Islam. Setelah itu, muncul ke permukaan nama alZahrawi. Kemampuannya boleh disejajarkan dengan al-Ghazali. Sebab, alZahrawi juga diakui banyak orang sebagai seorang pakar.

Dokter dari Andalusia pada abad kesepuluh yang bernama lengkap Abu Qasim al-Zahrawi ini mempunyai banyak pemikiran brilian. Misalnya, ia merupakan penggagas ilmu diagnosa sampai penyembuhan penyakit telinga. Ia merintis operasi pembedahan telinga guna mengembalikan pendengaran pasiennya.

Pengetahuan anatomi ia andalkan dalam operasi tersebut. Al-Zahrawi memerhatikan anatomi syaraf halus, pembuluh darah, dan otot. Segala pengetahuan yang ia kuasai itu kemudian ia rangkum dalam bukunya, At Tashrif li Man Arjaza at Ta’lif (Buku Pedoman Kedokteran).

Anatomi tubuh merupakan salah satu bahasan yang termuat dalam bukunya itu. Juga pada bidang yang membuat namanya terkenal di dunia kedokteran, yaitu pembedahan, serta alat-alat bedah. Bahkan, banyak model alat bedah yang ia buat masih digunakan dalam kedokteran modern.

Buku Al-Kafi fi al-Kuhl fi at-Thibb yang ditulis Abi Mahasin juga berpengaruh pada kajian anatomi, khususnya pada anatomi mata. Buku dari abad ke-13 itu menyajikan deskripsi tentang operasi mata, termasuk beberapa bagian dari organ mata yang perlu mendapat perhatian.

Ilmuwan penting yang turut mencurahkan perhatiannya pada anatomi adalah Ibnu Nafis (1210-1288). Pada bab pendahuluan dari bukunya yang terkenal, Syarhu Tasyrih Ibnu Sina (Komentar atas Anatomi Ibnu Sina), ia menjelaskan bahwa buku ini adalah panduan agar para dokter bisa menguasai pengetahuan dasar anatomi.

Ia pun berkomentar terhadap Canon of Medicine karya Ibnu Sina, terutama mengenai kerja jantung. Ia mengatakan, jantung memiliki dua kamar. Darah dari kamar jantung kanan harus mengalir ke bagian kiri, namun tidak ada yang menghubungkan kedua bagian ini.
Menurut dia, tak ada pori-pori tersembunyi dalam jantung, seperti kata Galen.

Secara keseluruhan, ia menilai fungsi organ ini sangat penting dalam mengatur sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh. Sejarah mencatatnya sebagai orang pertama yang mendeskripsikan peredaran darah, khususnya pembuluh darah kapiler. Pada bagian lain, Ibnu Nafis menyingkap anatomi dan sirkulasi paru-paru.

Menurut Edward Coppola dalam William Osler Medal Essay, Ibnu Nafis berpandangan bahwa terdapat sejumlah bagian di dalam paru-paru, antara lain bronkus, arteria venosa, dan vena arteriosa. Ketiga bagian tersebut terhubung dengan jaringan daging berongga. Ibnu Nafis berhasil memperjelas perbedaan masing-masing dari organ tubuh.

Pengetahuan semacam ini diperlukan sebelum melakukan operasi pembedahan. Berabad-abad kemudian, warisan intelektual Ibnu Nafis dalam investigasi anatomi banyak memberikan pengaruh pada ilmuwan Barat, yakni Valverde dan Realdo Colombo. Abd al-Latif al-Baghdadi pun tercatat memberi sumbangan penting.

Ia mengoreksi susunan anatomi tulang rahang yang dibuat seorang dokter dari Yunani, Galen. Tulisannya terkait hal itu membuka jalan bagi studi tentang tulang di Mesir. Harus diakui, prestasi paling mengagumkan terjadi setelah hadirnya karya Mansyur bin Muhammad bin Ahmad bin Yusuf bin Ilyas.

Tokoh asal Persia ini adalah dokter Muslim pertama yang membuat gambar anatomi tubuh manusia dengan akurat. Warisan luar biasanya itu pada masa berikutnya dinamakan “Anatomi Mansyur”. Karyanya itu ia persembahkan untuk penguasa dari Mongol, Timur Lenk, yang menguasai Fars selama kurun waktu 797-811.

Bahasan lengkap tentang lima organ tubuh, yakni tulang, syaraf, otot, pembuluh darah, dan arteri, ada dalam karya yang ia tulis. Tiap-tiap bagian diilustrasikan melalui diagram bergambar. Termasuk bagaimana terhubung dengan dua organ utama: jantung dan otak.

Ada pula bab tentang formasi fetus yang dideskripsikan lewat ilustrasi gambar perempuan hamil. Risalahnya yang berjudul Tashrih i badan i Insan itu ditulis dalam bahasa Persia dan telah diterjemahkan ke beberapa bahasa sejak abad ke-15. Keseluruhan ilustrasi anatomi dari al-Mansyur mencakup sekitar 70 bagian.

Sementara itu, Ibnu Zuhr atau Avenzoar, setelah menguasai bidang anatomi, merintis pekerjaan bedah mayat postmortem di dunia Islam. Secara berurutan, dalam buku Taysier fi al-Mudawat wa atTabdis (Practical Manual of Treatment and Diets), ia menguraikan anatomi kepala hingga kaki. (republika.co.id, 21/10/2010)

Read More

Bung Boediono, Bukan Radikalisme Tapi Kapitalismelah Ancaman Bagi Bangsa

Baik buruknya perubahan yang mendasar (radikal) itu tergantung atas dasar apa dan bagaimana perubahan mendasar itu dilakukan

Radikalisme kembali disoal. Wakil Presiden Boediono saat membuka “Global Peace Leadership Conference 2010″ di Jakarta (16/10/2010) mengingatkan kecenderungan adanya radikalisme sangat berbahaya dan ancaman riil yang bisa menceraiberaikan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun benarkah radikalisme ini merupakan ancaman nyata ?

Terminilogi radikal sendiri berasal dari bahasa latin radix yang artinya akar (roots). Istilah radikal dalam konteks perubahan kemudian digunakan untuk menggambarkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Dalam kamus Oxford disebutkan istilah radical kalau dikaitkan dengan perubahan atau tindakan berarti : relating to or affecting the fundamental nature of something; far-reaching or thorough (berhubungan atau yang mempengaruh sifat dasar dari sesuatu yang jauh jangkaunnya dan menyeluruh.

Namun istilah radikal menjadi kata-kata politik (political words) yang cendrung multitafsir, bias, dan sering digunakan sebagai alat penyesatan atau stigma negatif lawan politik. Seperti penggunaan istilah Islam radikal yang sering dikaitkan dengan terorisme, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan , skriptualis dalam menafsirkan agama , menolak pluralitas (keberagamaan) dan julukan-julukan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan buruk.

Istilah radikal kemudian menjadi alat propaganda yang digunakan untuk kelompok atau negara yang bersebrangan dengan ideologi dan kepentingan Barat. Julukan Islam radikal kemudian digunakan secara sistematis bagi pihak-pihak yang menentang sistem ideologi Barat (Kapitalisme, Sekulerisme, dan demokrasi), ingin memperjuangkan syariah Islam, Khilafah Islam, menginginkan eliminasi Negara Yahudi, dan melakukan jihad melawan Barat.

Padahal perubahan yang mendasar (radikal) sendiri bukanlah hal yang selalu buruk. Dalam sejarah masyarakat Barat juga terjadi beberapa perubahan mendasar yang dianggap justru memberikan pencerahan dan awal kebangkitan masyarakat Barat. Seperti perubahan dari system teokrasi yang represif pada abad kegelapan menjadi demokrasi jelas merupakan perubahan mendasar. Masa itu bahkan dianggap awal kebangkitan Barat (renaisans). Indonesia sendiri dalam fragmen sejarahnya mengalami perubahan mendasar. Kemerdekaan Indonesia sering dianggap merupakan tonggak perubahan mendasar (radikal) dari negara yang dijajah oleh kolonial menjadi negara yang merdeka.

Baik buruknya perubahan yang mendasar (radikal) itu tergantung atas dasar apa dan bagaimana perubahan mendasar itu dilakukan. Dalam hal ini Islam menawarkan perubahan dengan asas yang jelas kebaikannya yakni Islam karena berasal dari Allah SWT Dzat yang Maha Sempurna yang Arrahman arrohim (Maha Pengasih dan Penyayang). Islam hadir di dunia untuk menjadi rahmatan lil ‘alamin yang memberikan kebaikan bagi seluruh seluruh umat manusia tanpa pandang ras, suku, bangsa, ataupun agamanya.

Negara Islam atau Khilafah Islam yang didasarkan pada aqidah Islam dan diatur oleh syariah Islam akan menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyatnya (sandang, pangan, dan papan) tanpa membedakan agama, warna kulit, ras. Termasuk menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat muslim maupun non muslim.

Negara menjamin keamanan tiap warganya baik muslim maupun non muslim. Sebagai ahlul dzimmah , non muslim akan dijaga keamanannya. Secara khusus bagi non muslim , tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam, mereka justru dijamin untuk beribadah menurut agama mereka, termasuk berpakaian, makan dan minum sesuai dengan keyakinan mereka.

Untuk mewujudkan perubahan itu, syariah Islam menjelaskan dilakukan dengan cara dakwah yang sifatnya fikriyah (pemikiran) dan siyasiyah (politik). Fikriyah dengan cara melakukan perubahan pemikiran dengan cara tasqiif (pembinaan) maupun siro’ul fikr(pergolakan pemikiran). Secara politik, perubahan dilakukan lewat kekuatan politik yang lahir dari tuntutan perubahan yang muncul dari kesadaran masyarakat dan dukungan dari ahlul quwwah (elit strategis) yang memiliki kekuasaan riil . Bukan dengan cara angkat senjata atau penggunaan kekerasan.

Karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan perubahan mendasar yang mengiginkan syariah Islam dan tegaknya Khilafah seperti ini sebagai ancaman sendi-sendi kehidupan bagi masyarakat seperti yang dituduhkan oleh Wapres Boediono. Justru yang menjadi ancaman nyata dan riil bukan hanya potensi tapi benar-benar nyata adalah system kapitalisme termasuk ekonomi neo liberal yang dianut teguh oleh sang Wapres.

Sistem kapitalisme secara nyata secara sistematis telah membunuh rakyat karena berhasil memiskin rakyat dan membuat mereka menderita. Kemiskinanlah yang jelas akan mengancam sendi kehidupan rakyat termasuk ancaman kekacauan sosial akibat kesenjangan ekonomi. Kapitalisme gagal menciptakan dan menggerakkan ekonomi riil yang menjadi sumber penghasil rakyat. Kebijakan neo liberal yang mencabut subsidi yang sesungguhnya merupakan hak rakyat lewat instrument privatisasi kesehatan dan pendidikan telah menambah beban rakyat.

Sistem neo liberal yang dianut Wapres juga telah menjadi jalan perampokan bagi kekayaan alam Indonesia. Privatisasi dengan alasan investasi asing dan pasar bebas telah merampas kekayaan tambang minyak, emas, batu bara, hutan , dan air yang sesungguhnya adalah milik rakyat. Kekayaan alam yang seharusnya merupakan berkah bagi rakyat dan untuk kepentingan rakyat banyak , dirampok oleh perusahaan swasta nasional maupun asing untuk kepentingan segelintir orang.

Sistem kapitalis dengan sistem politik demokrasinya juga bukan hanya sekedar ancaman tapi telah sukses memecahbelah Indonesia, dengan lepasnya Timor Timur dengan alasan menentukan nasib sendiri sebagai hak demokrasi. Aceh, Papua, dan beberapa wilayah lain akan terancam lepas dengan alasan hak demokrasi : menentukan nasib sendiri.

Walhasil, adanya kemungkinan perubahan mendasar (radikal) dalam sejarah masyarakat yang dinamis secara historis dan realita sesuatu yang tidak terelakkan. Tentu demikian juga dimasa yang akan datang. Ketika masyarakat melihat, system yang mereka anut sekarang tidak bisa memenuhi harapan mereka, tentu wajar saja kalau masyarakat menginginkan perubahan yang mendasar dari sistem itu. Adalah wajar juga kalau masyarakat berpaling pada sistem Islam berupa syariah dan Khilafah yang mereka anggap system yang terbaik .

Justru patut dipertanyakan pihak-pihak yang justru menolak perubahan mendasar ke arah yang baik berdasarkan syariah Islam , sembari ngotot mempertahankan system lama yang usang dan buruk yang merupakan warisan penjajah. Merekalah yang berpikir jumud dan tidak rasional, atau mereka merupakan agen penjajah yang berupaya keras mempertahankan penjajahan kapitalisme untuk kepentingan Tuan Besar Imperialisme mereka!(Farid Wadjdi)

Sumber : Hizbut Tahrir Oneline

Read More

Ulama: “Beli Suara Pemilu Haram”

Anggota Majma’ Al Buhuts Al Islami Al Azhar juga menegaskan bahwa hadiah yang diberikan kepada calon pemilih juga termasuk suap.

Dr Abdul Mu’thi Bayumi, anggota Majma’ Al Buhuts Al Islami Al Azhar menyatakan bahwa penyuapan terhadap calon pemilih, agar ia memilih pihak tertentu, dengan berbagai variannya hukumnya haram, demikian lansir almersyoon(26/10).

Bayumi juga menegaskan bahwa hadiah, yang diberikan kepada calon pemilih juga termasuk suap. Karena terkadang, para caleg memberi uang atau hadiah kepada calon pemilih agar memilihnya di masa pemilu kelak.

Menurut Bayumi, cara-cara seperti ini menyebabkan seseorang bisa terpilih, bukan karena ia layak dipilih, namun karena ia memiliki uang. Padahal, tugas yang hendak diemban oleh mereka adalah tugas-tugas berat.

Apa yang dinayatakan Bayumi sejalan dengan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Dar Al Ifta` Al Mishriyah pada tahun 2008. Fatwa itu melarang calon pemilih menerima uang dari para caleg, sehingga mereka bisa memberikan suara kepada yang berhak. [hidayatullah.com, 26/10/2010]

Read More

Korban Tewas Tsunami Mentawai Bertambah Jadi 113 Orang

Jakarta - Korban tsunami di Mentawai, Sumbar terus bertambah. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jumlah korban menjadi 113 orang.

“Total yang sudah meninggal 113 dan yang hilang 150,” kata Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kemkes Mudjiarto, dalam siaran pers, Selasa (26/10/2010).

Dia menjelaskan, korban meninggal di Desa Sipora mencapai 18 orang, dan 5 hilang, di Pagai Selatan 20 meninggal dunia dan 4 orang hilang. Di Sikakap meninggal 7 orang dan 1 orang hilang, dan di Pagai Utara meninggal 58 dan hilang 140.

“Petugas masih melakukan evakuasi,” tambahnya.

Gempa 7,2 SR melanda Mentawai pada 21.40 WIB, Senin (25/10). Gempa ini menyebabkan tsunami di kawasan Mentawai. Tinggi gelombang mencapai 3 meter yang menyapu kawasan di pinggir pantai. Korban kemungkinan akan terus bertambah.

Rencananya Wapres Boediono dan Menko Kesra Agung Laksono akan mengunjungi Mentawai pada Rabu (27/10) besok. (deiknews, 26/10/2010)

Read More

Mantan KSAD Jendral (Purn) Tyasno: Isu Terorisme Alat Penjajahan Neoliberal

Selama enam tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang terjadi banyak perubahan tetapi perubahan itu adalah perubahan yang negatif. Kalau dulu, rakyat di negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam ini  banyak yang masih miskin sekarang kemiskinan itu sudah menurun.  ”Tetapi sayangnya menurunnya ke anak cucu!” kelekar Jenderal (purn.) Tyasno Sudarto dan disambut tawa peserta talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-23, Selasa (19/10) siang di Wisma Antara, Jakarta Pusat.

Dalam talkshow yang bertema Quo Vadis Pemerintahan Neolib dan Masa Depan Umat: Refleksi 6 Tahun Pemerintahan SBY itu, Tyasno pun menyoroti masalah terorisme. Menurut mantan Kepala Staf  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ini isu terorisme dijadikan kaum neo liberal (neolib) untuk melakukan penjajahan gaya baru.

Awalnya terorisme terjadi sebagai bentuk perlawanan dari kelompok minoritas yang mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah. Bila menuntut keadilan dengan tata cara yang berlaku secara formal prosedural tidak akan didengar maka mereka pun melakukan tindakan tersebut untuk menunjukkan eksistensinya untuk memperjuangkan keadilan bagi kelompoknya.

Untuk terorisme ini maka langkah-langkahnya dalam menuntut keadilan harus diluruskan karena bila dibiarkan akan berakibat kepada korban-korban yang tidak berdosa semakin banyak.  ”Tetapi ini malah dimanfaatkan oleh kaum neolib, kapitalis, dan imperialis menjadi salah satu pintu masuk penjajahan gaya baru!” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI itu.

Menurutnya, pemerintahan neolib melakukan ini sesuai dengan arahan dari ideolog kapitalis Samuel Huntington yang menyatakaan setelah komunis runtuh yang menjadi lawannya tinggal Islam. “Karena memang Islam itu anti kapitalisme, anti liberalisme, anti imperialisme dan anti penjajahan dalam segala bentuknya,” ungkapnya.  Oleh karena itu, tidak aneh masalah terorisme ini banyak sekali dikaitkan dengan Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajari umatnya untuk membunuh masyarakat yang tidak berdosa.

Tyasno pun menuding presiden yang juga pensiunan Jenderal TNI AD itu sebagai orang yang melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, khususnya marga ke tiga yang berbunyi, Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

Berdasarkan itu, Tyasno menilai pemerintahan rezim neolib ini tidak jujur dan gemar membohongi rakyatnya, bukan membela kebenaran tetapi membela kekuasaan dan keadilan itu tidak berlaku kepada rakyat. “Keadilan hanya untuk pemodal kapitalis dan imperialis,” ujarnya.

Tyasno pun menyimpulkan. “Menurut saya pemerintah sekarang ini sudah gagal!” pungkasnya. [mediaumat.com/syabab.com]

Read More

Biksu Budha Dibui Karena Produksi Ratusan Video Porno

Phnom Penh, Kamboja (Voa-Islam.com) - Pengadilan Kamboja menghukum seorang biksu Budha pada hari Selasa karena diam-diam memfilmkan ratusan perempuan ketika mereka mandi telanjang dengan air suci di kuil dan kemudian membagikan klip-klip tersebut, kata para pejabat.

Net Khai, 37, diganjar satu tahun penjara setelah dituduh 'memproduksi dan mendistribusikan gambar-gambar porno' oleh Pengadilan Kota Phnom Penh, kata jaksa Ek Chheng Huot kepada AFP.

Dia ditangkap di kuil pagodanya di ibukota Kamboja pada hari Sabtu atas tuduhan bahwa ia diam-diam merekam perempuan yang mandi dengan air suci di kamar mandi pagoda, kata kepala polisi Touch Naruth.

Net Khai ditangkap setelah korban mendekati polisi dan mengatakan bahwa klip-klip video yang menunjukkan wanita telanjang dibagi diantara orang-orang melalui telepon selular mereka dalam beberapa pekan terakhir. Net Khai kemudian di copot dari status agama nya sebagai biksu.

"Dia telah memfilmkan ratusan wanita sejak 2008. Wanita-wanita itu datang untuk diberkati dengan air suci, tapi mereka diam-diam difilmkan, 'Touch Naruth kepada AFP. 'Tindakannya mempengaruhi biksu-biksu lain dan ajaran Budha dan serius merugikan tradisi kita, "katanya, menambahkan bahwa Net Khai telah mengaku kejahatannya. Polisi mengatakan kini mereka tengah mencari kaki tangan dari orang itu. (AFP)

Sumber : One Ummah

Read More

PKS Perjuangkan Soeharto Pahlawan Nasional, SBY & Demokrat Menolak Keras

JAKARTA (voa-islam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperjuangkan penguasa rezim orde baru Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Padahal Presiden SBY tidak setuju Soeharto Pahlawan Nasional. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan partainya mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dengan pertimbangan dia berjasa membangun bangsa dan negara dalam tiga dasawarsa, sekaligus memberikan penghargaan kepada orang yang sudah meninggal dunia.

“Pak Harto sudah membangun bangsa dan negara Indonesia di berbagai sektor,” kata Anis Matta menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Anis mengesampingkan kesalahan Soeharto ketika menjadi presiden dengan mengatakan setiap orang memiliki kesalahan.

“Setiap orang termasuk pahlawan nasional tentu ada kesalahan, tidak ada orang yang sama sekali bersih dari kesalahan,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, saat ini Soeharto sudah tidak mempersoalkan gelar pahlawan nasional, karena sudah meninggal dunia.

“Pak Harto sesungguhnya tidak perlu gelar pahlawan. Orangnya sudah meninggal dunia. Gelar pahlawan yang diusulkan diberikan kepadanya berupa kearifan dari orang-orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal,” jelasnya.

....Pak Harto sudah membangun bangsa dan negara Indonesia di berbagai sektor, kata Anis Matta....

Perjuangan PKS untuk memahlawankan Soeharto itu bertolak belakang dengan sikap kebanyakan aktivis yang justru menolak Soeharto jadi pahlawan nasional.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI MPO) menyatakan menolak pencalonan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh kementerian sosial. Ketua PB HMI MPO M Chozin Amirullah dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (18/10/2010) menyebutkan, PB HMI menolak pemberian gelar pahlawan karena Soeharto selama lebih dari 32 tahun telah menjerumuskan bangsa ini kepada keterpurukan yang tiada tara. Selama berkuasa, rezim Soeharto telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dengan melalui kejahatan HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, yang semestinya tidak bisa dihapuskan di luar pengadilan, atau pun karena kedaluwarsa.

....Selama berkuasa, rezim Soeharto telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dengan melalui kejahatan HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kata PB HMI....

Penolakan serupa juga dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada hari yang sama. Dengan tegas ICW menolak usulan mantan presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional, terkait banyaknya kesalahan yang  dilakukan Soeharto saat menjadi presiden. Soeharto dinilai memperkaya diri sendiri dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan keluarga serta kroninya. ICW juga menyebut presiden kedua RI itu terlibat sejumlah kasus HAM.

Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto juga disuarakan dengan lantang oleh Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Indonesia (UI), Aktivis 98, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Rakyat Bangkit Melawan (KORBAN), dan masih banyak lagi.

Demokrat: SBY Tak Setuju Soeharto Jadi Pahlawan

Bertolak belakang dengan PKS, Partai Demokrat justru menyatakan penolakan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dengan tegas menolak bila Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. “Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional karena kepemimpinannya yang otoriter,” katanya.

Bahkan Partai Demokrat berani memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tidak akan setuju terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

“Saya percaya presiden tidak akan menyetujui usulan Soeharto jadi pahlawan. Tapi ini memang prosedur yang dilakukan Kemensos, dia mengajukan beberapa nama (calon yang akan diberi gelar), jadi memang ada peluang,” ujar Rachlan usai rilis survei penilaian pemerintahan Soeharto oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2010).

....Saya percaya presiden tidak akan menyetujui usulan Soeharto jadi pahlawan. Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional karena kepemimpinannya yang otoriter, kata Rachland Nashidik, petinggi Partai Demokrat....

Rachlan menyatakan, dirinya tidak terlalu perduli sekaligus menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurut dia, isu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memulihkan hak-hak warga negara yang menjadi korban pemerintahan orde baru.

“Bagaimana saya bisa bilang Pak Harto pahlawan, sementara saat pemerintahannya, warga negara tidak bisa menyampaikan pendapat dengan bebas. Bicara Soeharto adalah bicara tentara yang bisa jadi gubenur di mana-mana, bagaimana militer bisa mudah masuk ke rumah pribadi anda,” tandas Rachlan.

Staf Khusus Presiden SBY: Percuma Soeharto Diberi Gelar Pahlawan!

Nampaknya, langkah PKS memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional tidaklah mulus. Karena Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief secara tegas menyatakan percuma mendiang Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan.

Andi Arief beralasan, percuma saja mantan penguasa Orde Baru itu diberi gelar pahlawan bila tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Syarat rekonsiliasi adalah TAP MPR Soeharto harus dicabut, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi.

“Saya tegaskan, percuma! Percuma memberi gelar pahlawan kepada Soeharto tanpa rekonsiliasi. Sesuatu tindakan yang percuma artinya, buat bangsa ini. Bagi bangsa ini, yang dibutuhkan adalah sebuah rekonsiliasi,” tegasnya di Istana Bogor, Kamis (21/10/2010).

Andi juga menilai usulan pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto adalah usulan yang aneh. Andi beralasan, masih ada handicap, TAP MPR soal Soeharto hingga kini belum juga dicabut.

“Tap MPR itu tertinggi lho. Masak orang yang terkungkung dalam permasalahan hukum masih diajukan sebagai pahlawan. Saya kira, sikap presiden mengikuti prosedur lah. Prosedurnya masuk, dan tim tanda jabatan, pasti akan mempertimbangkan banyak hal,” tandas Andi.

....percuma mendiang Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan, bila tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Syarat rekonsiliasi adalah TAP MPR Soeharto harus dicabut, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi, kata Andi Arief, Staf Khusus Presiden SBY....

Andi Arif menjelaskan, rekonsiliasi yang dilakukan adalah melupakan rasa saling dendam. Bahkan, bila ada aset-aset negara terkait Soeharto, dikembalikan terlebih dahulu ke negara. Hal ini, kata Andi hal yang juga penting untuk menjawab persoalan bangsa ini.

Andi Arief yang tak lain mantan korban rezim Orba ini kemudian menyatakan tak ingin berandai-andai, bila gelar Soeharto sebagai pahlawan diberikan tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Ia kemudian menjawab diplomatis, seorang mantan presiden, sebetulnya tak perlu mendapat gelar pahlawan.

Andi menjelaskan bahwa syarat rekonsiliasi adalah pencabutan semua TAP MPR Soeharto, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi. [silum/dbs]

Sumber : One Ummah

Read More